Buku Pintar Satker

KPA menyampaikan MPHL-BJS ke KPPN dengan dilampiri : 1) SP3HL-BJS (Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat)         sesuai format sebagai berikut; 2) Surat penetapan nomor register hibah; 3) BAST (Berita Acara Serah Terima);dan 4) SPTMHL (Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung) sesuai format sebagai berikut :

Setiap awal tahun anggaran, satuan kerja harus melakukan beberapa persiapan dalam rangka pembayaran belanja negara. Persiapan yang harus dilakukan setiap awal tahun anggaran adalah : A.     Penyampaian spesimen tanda tangan Pejabat Perbendaharaan Negara B.     Penyampaian Pakta Integritas C.     Pendaftaran PIN PPSPM (khusus untuk satker baru dan setiap kali ada penggantian PPSPM) D.     Pembuatan Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS) A.    PENYAMPAIAN SPESIMEN TANDA TANGAN PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA Setiap awal tahun anggaran atau ketika terjadi pergantian Pejabat Perbendaharaan Negara, terkait persiapan pelaksanaan anggaran belanja negara, terdapat beberapa kondisi yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan oleh setiap satker sebagai berikut: 1.      Untuk satker baru pada awal tahun anggaran Untuk satker baru, pada awal tahun anggaran, KPA agar segera menyampaikan ke KPPN do...

PROSEDUR REKONSILIASI 1.    Operator satuan kerja membuka web browser (Mozilla Firefox, Chrome, dll) ke situs Aplikasi E-Rekon&LK dengan alamat www.e-rekon-lk.djpbn.kemenkeu.go.id . 2.    Operator satuan kerja log in menggunakan username dan password yang telah ditentukan dari KPPN. 3.      Operator satuan kerja melakukan upload ADK rekonsiliasi berupa file kirim dari Aplikasi SAIBA (Menu Utility à Pengiriman ke E-rekon à pilih : Kumulatif s.d bulan bersangkutan) ke aplikasi E-Rekon&LK melalui menu Upload à Rekonsiliasi à Pilih periode bulan rekonsiliasi à Browse files à lalu cari ADK rekonsiliasi berupa file kirim dari Aplikasi SAIBA dimaksud, kemudian klik Open. Catatan : a.    Apabila satker bermitra juga dengan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, cukup hanya (satu) kali upload file kirim dengan kode KPPN mitra kerja “Rupiah Murni” b.    Apabila satker hanya bermitra dengan KPPN Khusus Pinjaman...

Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) adalah surat keterangan tentang terhitung mulai bulan dihentikan pembayaran yang dibuat/dikeluarkan oleh Pengguna Anggaran/KPA berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh Kementerian Negara/Lembaga atau satker dan disahkan oleh KPPN setempat. 1.      SKPP pegawai pindah diterbitkan rangkap 3 (tiga) dengan penjelasan : a.      lembar I untuk Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja yang baru; b.      lembar II untuk satuan kerja asal sebagai pertinggal; c.      lembar III untuk KPPN asal sebagai pertinggal; SKPP diatas dilampiri Surat Keputusan (SK) Pindah dan surat permintaan penonaktifan data supplier 2.      SKPP pegawai pensiun diterbitkan rangkap 5 (lima) dengan penjelasan: a.      lembar I untuk PT. Taspen (Persero)/PT. ASABRI (Persero); b.      lembar II untuk Satuan Kerja asal...

Prosedur konfirmasi setoran penerimaan negara yaitu Satuan Kerja menyampaikan permohonan konfirmasi setoran penerimaan negara kepada KPPN dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: 1.      Surat Permohonan Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara sesuai dengan format : 2.      Rekapitulasi daftar setoran penerimaan negara sesuai dengan format terlampir 3.      ADK konfirmasi setoran penerimaan Negara; dan 4.      Fotokopi BPN atau dokumen lain yang dipersamakan

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada satker wajib menyampaikan LPJ Bendahara paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada : 1.      KPPN selaku Kuasa BUN, yang ditunjuk dalam DIPA satker yang berada di bawah pengelolaannya; 2.      Menteri/pimpinan lembaga masing-masing; dan 3.      Badan Pemeriksa Keuangan Penyampaian LPJ Bendahara dilampiri dengan: 1.      Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi (cetakan dari Aplikasi SAS); 2.      Salinan rekening koran yang menunjukkan saldo rekening untuk bulan berkenaan; 3.      Daftar Saldo Rekening (cetakan dari Aplikasi SAS); dan 4.      Daftar Hasil Konfirmasi Surat Setoran Penerimaan Negara yang sudah ditandatangani oleh KPPN. 5.      Neraca SAIBA Penyampaian LPJ Bendahara Pengelauran dan Penerimaan dilaksanakan paling lambat ta...

A.    PEMBUKAAN REKENING MILIK SATUAN KERJA Pembukaan rekening pada bank umum/kantor pos dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis Kuasa BUN di Daerah (KPPN) . Mekanisme pembukaan rekening pengeluaran adalah sebagai berikut a.      KPA/pemimpin BLU mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening pada Bank Umum/ Kantor Pos kepada Kuasa BUN di Daerah;